Ada Apa Dengan “Pendidikan” Indonesia ?

Saya kerja sebagai konsultan freelance di sebuah perusahaan nasional yang sedang mengerjakan proyek (atau kalau sekarang disebut Kegiatan) yang menggunakan dana pinjaman dari ADB (Asian Development Bank). Namanya juga konsultan freelance jadi pekerjaannya yang tergantung ada kontrak dengan perusahaan yang memiliki pekerjaan atau biasa disebut dengan pemenang tender proyek.




Pada proyek dimana saya terlibat, selain kantor pusat, terdapat juga kantor-kantor konsultan untuk di 20 kabupaten di Bali, NTB dan NTT. Tentunya seluruh kantor tersebut memerlukan tenaga kerja baik konsultan maupun staf penunjang. Staf penunjang diantaranya sekretaris, driver (supir), office boy (pembantu kantor).
Nah.., yang agak membuat saya jadi bertanya-tanya adalah untuk pelamar dari daerah Bima dan Buleleng pelamar untuk office boy dan driver ternyata Lulusan Sarjana Ekonomi Manajemen dari universitas swasta Kabupaten Buleleng Bali dan Lulusan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Kabupaten Bima NTB. Bahkan salah satu staf yang kebetulan sedang mujur sekarang berposisi sebagai Asisten Tenaga Ahli, dulunya sempat selama ½ tahun setelah lulus sarjana bekerja sebagai kuli bangunan.

SO WHAT Happen Ya….

Sungguh sangat memprihatinkan, bagaimana mungkin seorang lulusan sarjana dengan biaya kuliah (sekolah) yang tentunya cukup menguras kemampuan orang tua untuk membiayainya selama bertahun-tahun, hanya untuk melamar pekerjaan sementara (kontrak selama 8 bulan) disebuah proyek sebagai tenaga supporting staf dengan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan sampai jenjang sarjana.

Jadi apa yang dihasilkan oleh para pendidik kita dalam hal ini kedua universitas atau sekolah tinggi yang telah meluluskan mereka dengan mengambil biaya yang tentunya tidak sedikit?. Atau ada apa dengan pemerintah daerah tersebut sampai lulusan sarjana di daerah itu harus bekerja dengan kualifikasi yang tidak memerlukan pendidikan tinggi ? Atau mungkin ada apa dengan Sistem pendidikan Indonesia yang hanya berorientasi terhadap output dengan kuantitas yang banyak tanpa memperdulikan kualitas dan kebutuhan pasar tenaga kerja atau “pokoknya sarjana” ? Bisa juga bagaimana pola pikir para pendidik (bisnismen pendidikan) di kedua kabupaten tersebut sehingga yang penting buat sekolah atau universitas atau sekolah tinggi dengan biaya tertentu dan gelar tertentu, yang penting uang masuk yang lainnya urusan nanti ?
Dan juga bisa kita pertanyakan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan daerah tersebut khususnya atau depdiknas secara umum dengan kebijakan-kebijakan maupun fungsi pengawasannya sehingga lulusan yang seharusnya pada bisa menempati posisi junior manajemen akhirnya menjadi tenaga tanpa harus kuliah dalam bekerja.?
Mungkin ini yang dikatakan bahwa Indonesia terperosok ? Terus kapan kita bangkit …. Ayo siapa mau sumbang saran ???